Balai Kota Moskow melacak pergerakan masyarakat berdasarkan perjalanan taksi dan kereta bawah tanah mereka, serta data ponsel dan rekaman CCTV, kata seorang pejabat kota kepada BBC Rusia, sebuah skema yang membuat marah para kritikus dan membuat perbandingan dengan Tiongkok.
Pemerintah kota melakukannya membelanjakan $8 juta sejak tahun 2015 untuk memperoleh data lokasi komuter dari penyedia telekomunikasi. BBC Rusia mengutip data pengadaan yang menyebutkan harga 724 juta rubel ($11,3 juta) untuk tahun 2015-2020.
Menurut wakil walikota dan kepala transportasi Moskow, Maxim Liksutov, data anonim digunakan untuk meningkatkan jaringan transportasi Moskow daripada hanya mengandalkan masukan pelanggan.
“Data ini terlihat seperti titik-titik yang bergerak dengan cara tertentu. Kami bahkan tidak tahu siapa mereka,” Liksutov memberi tahu BBC Rusia Selasa.
Data taksi dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan transportasi umum dan rekaman kamera pengawas digunakan untuk mengevaluasi kemacetan lalu lintas, kata Liksutov. Semua data ini, termasuk penggunaan Moskow oleh para komuter peta kereta bawah tanahdisebut Troika, “dilapisi” pada database Balai Kota Moskow yang ada “untuk memberikan gambaran lengkap” tentang jaringan transportasi, katanya.
Namun, pengumpulan data yang dilakukan pemerintah Moskow “tidak sepenuhnya sah” karena individu dapat dengan mudah diidentifikasi hanya dengan menggunakan empat titik data geolokasi anonim mereka, kata Svetlana Belova, pendiri penyedia layanan verifikasi bisnis BEI.
“Akan sah jika warga diberi tahu tentang data apa yang dikumpulkan dan alasannya,” kata dia seperti dikutip BBC Rusia.
Stanislav Shakirov, pendiri dan direktur teknis kelompok hak asasi internet Roskomsvoboda, mengatakan kepada The Moscow Times bahwa praktik pengawasan ini mengikuti model Tiongkok, di mana “tidak ada yang terkoordinasi dengan masyarakat dan masyarakat berada di bawah kendali penuh.”
“Jika sistem ini dapat digunakan untuk pengawasan, maka sistem ini juga akan digunakan untuk pengawasan,” kata Shakirov. “Harus ada sistem yang tidak dapat disalahgunakan oleh siapa pun – baik petugas penegak hukum maupun pejabat. Sistem tersebut harus berada dalam kendali publik; lalu kita bisa membicarakan dampak positifnya bagi masyarakat.”
Anggota parlemen Rusia sedianya akan menerapkan aturan privasi yang lebih ketat pada awal tahun ini, namun telah menunda pertimbangannya hingga akhir musim panas ini, lapor BBC Russia.